NAMA :
INTAN ISPRATIWI
KELAS :
4EB09
NPM : 2B214250
PERKEMBANGAN
AKUNTANSI ASIA
Di era globalisasi yang
sangat cepat dengan kemajuan teknologi, aktivitas pasar modal pun dituntut
untuk setara dalam memberi kemampuan menghasilkan informasi. Akuntansi adlaah
hal yang dilihat dalam memainkan peran untuk menghasilkan informasi, yang
berguna bagi pihak internal maupun pohak eksternal. Tujuan dari akuntansi
adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan
dalam mengambil keputusan ekonomi. akuntansi internasional mempunyai peran yang
sangat kompleks, dimana ruang lingkup pelaporannya ialah perusahaan yang
multinasional dengan operasi dan transaksi lintas negara dengan kewajiban
pelaporannya terhadapu pengguna pelaporan lain.
Negara-negara di Asia
mengalami perkembangan akuntansi pesat mengikuti semakin berkembangnya
akuntansi Internasional. Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang
tinggi, menjadikan Jepang dengan perekonomian tertinggi kedua dan menjadi rumah
untuk bisnis-bisnis terbesar dunia. Sedangkan Cina dan India memiliki perekonomian
yang baru muncul.
PERKEMBANGAN AKUNTANSI JEPANG
Akuntansi dan pelaporan
keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan
internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas
regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki
pengaruh lebih lanjuy pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikirian akuntansi
mencerminkan pengaruh Jerman. Pada paruh kedua, ide-ide dari AS yangh
berbengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi
Internasional mulai merasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi
dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Penggunaan kredit bank dan
modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat
banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama
lebih bertanggung jawab kepada bank dan lemabaga keuangan lainnya dibandingkan
kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat
atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang
kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai
kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya
seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha
perusahaan-perusahaan jepang ini, sedang dalam perubahan seiring dengan
reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakakan
stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisi keuangan yang mengikuti
“Pergerakan Ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan
keuangan Jepang.
Suatu perubahan besar
dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan
ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih
dekat dengan standar internasional.
Perubahan besar dalam
penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan
pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards Board of
Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai
Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation
(FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan
standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. Standardisasi
pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh kare
itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan
undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan
Jepang.
PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI CINA
Cina memiliki seperempat popular dunia, dan reformasi
orientasi pasarnya membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagai ekonomi hybrid, dimana Negara mengontrol
komoditas dan industry strategis, sementara industry lainnya, seperti epdangan
dan sektor swasta, ditumbuhkan dengan sistem yang berorientasi pada pasar.
Pada Akhir tahun 1970-an, para pemimpin Cina mulai untuk
Mengubah ekonomi mulai dari perencanaan pusat bergaya soviet menjadi lebih
berorientasi pasar tetapi masih berada di bawah kendali partai komunis.
Akuntansi di Cina memiliki Sejarah yang Panjang. Berfungsinya akuntansi dalam
hal pertanggung jawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 SM
selama Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan
untuk mengukur kekayaaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan
Putri-Putri pada dinasti Xia (tahun 2000-1500 SM). Konfusius Muda ( 551-479 SM
) dulunya pernah menjadi seorang manajer gudang dan tulisanya menebutkan bahwa
pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya – membuat catatan penerimaan
dan pengeluaran setiap harinya. Diantara ajaran-ajaran Konfusius terdapat
keharusan untuk memelihara sejarah dan catatan akuntansi dipandang sebagai
bagiaian dari sejarah tersebut. Karakteristik utama akuntansi
di Cina saat ini berasal dari pendirian Republic Rakyat Cina pada tahun 1949.
Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang
mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet
dimana Negara mengendalikan hak untuk menggunakan dan distribusi seluruh alat
produksi dan memberlakukan perencanaan dan kendali yang kaku atas perekonomian.
Undang-undang akuntansi, terakhir kali diubah pada tahun
2000, mencakup semua perusahaan dan organisasi, termasuk semua yang tidak
dipegang atau diatur oleh Negara. The State Council/Dewan Pemerintah juga
mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Perusahaan.
Hukum akuntansi, yang diamandemenkan pada tahun 2000,
mencakup seluruh perusahaan dan organisasi, termasuk yang tida dimiliki dan
tidak dikendalikan oleh Negara. Dewan Negara (satuan Eksekutif yang berhubungan
dengan Kabinet) Juga telah mengeluarkan aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan
bagi Perusahaan (Financial Accounting and reporting Rules for Enterprises-
FARR). FARR ini berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan,
pelaporan praktik, dan masalah-masalah akuntansi keuangan dan peaporan lainya.
FARR Berlaku untuk seluruh perusahaan selain perusahaan yang sangat kecil yang
tidak memperoleh dana dariluar, Kementrian keuangan, yang dawasi oleh Dewan
Negara, merumuskan standar akuntansi dan auditing. Pada tahun 1992 Menteri
keuangan mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Perusahaan Bisnis (
Accounting Standards For Busines Enterprises- ASBE). ASBE yang baru diterbitkan
pada tahun 2001.
Komite Standar Akuntansi Cina ( China Accounting Standards
Committee-CASC) didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang dibawah
kementrian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan Standar
akuntansi.
PERKEMBANGAN
AKUNTANSI DI INDIA
India berada di belahan benua Asia Selatan, dengan Pakistan
di sebelah barat, Cina, Nepal dan Bhutan di sebelah utara, dan Bangladesh
sebelah timur. Dari tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan
dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industry pengganti barang
impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan
manufaktur tekstil dengan beragam industry berat dan transportasi. Akan tetapi,
kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya kualitas produk dan inefisiensi
dalam produksi. Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mulai melaksanakan
ekonomi terbuka pada tahun 1991. Reformasi ekonomi pasar diadopsi sejak saat
itu, termasuk privatisasi industri pemerintah, pembebasan investasi asing dan
rezim bursa, pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya,
perubahan dan modernisasi sector keuangan, penyesuaian kekuasaan pemerintah
secara signifikan dan kebijikan fiscal, serta penjagaan hak intelektual. Akan
tetapi, sebagian besar industry berat masih dimiliki pemerintah, dan tariff
tinggi serta membatasi investasi asing langsung masih terjadi, sector jasa telah
terbukti menjadi sector india yang paling dinamis pada saat itu, dimana
telekomunikasi dan teknologi informasi memiliki pertumbuhan yang pesat.
Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh dan investasi modal
tambahan dalam infrastruktur lebih dibutuhkan supaya india menjadi pemain
ekonomi terpandang.
Pelaporan keuangan ditujukan pada saat presantasi wajar dan
ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses
audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga
hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam
undang-undang tahu 1857, dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan
pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866, bersama
dengan kualifikasi resmi auditor pertama. Keduanya berlandasan hukum inggris.
PEKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONESIA
Akuntansi mulai
diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi bukii yang jelas terdapat
pada pembukuan Amphioen Societeit yang berdiri di Jakarta sejak 1747.
Selanjutnya akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanam Paksa
dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha
swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Fungsi pemeriksaan (auditing) mulai dikenalkan di
Indonesia tahun 1907, yaitu sejak seorang anggota NIVA, Van Schagen, menyusun
dan mengontrol pembukuan perusaan. Pengiriman Van Schagen ini merupakan cikal
bakal dibukanya Jawatan Akuntan Negara (GAD – Government Accountant Dients)
yang resmi didirikan pada tahun 1915. Akuntan publik pertama adalah Frese &
Hogeweg, yang mendirikan kantornya di Indonesia tahun 1918.
Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada
tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Praktik akuntansi
model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an).
Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model
Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya
orang orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan
akuntan dan tenaga ahli.
Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia
pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian,
pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi
model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah.
Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas
pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan
keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Berbagai
skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk
mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan.
Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar
akuntansi keuangan, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK). Kedua, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank)
melaksanakan Proyek Pengembangan Akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan
regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995,
pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang
Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek
akuntansi/pelaporan keuangan kedalam Undang-Undang Pasar Modal.
atuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan
tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai
awal 1998, kebangkrutan konglomarat, collapsenya sistem perbankan,
meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan
IMF dan melakukan negosiasi atas berbagaai paket penyelamat yang ditawarkan
IMF. Pada waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya
praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi (transparency).
DAFTAR PUSTAKA
