Senin, 18 Juni 2012

Ketidakstabilan Politik Indonesia


Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
            Perkembangan politik merupakan aspek dan keonsekuensi politik perubahan menyeluruh, yaitu modernisasi. Artinya adalah kata kunci perkembangan politik terjadinya semua modernisasi dari sistem yang kurang bagus menjadi lebih baik.
Standar perkembangan politik di tandai dengan beberapa tujuan sistem politik, misalnya berhubungan dengan demokrasi, stabilitas politik, integrasi bangsa, legitimasi dan persamaan. Suatu gerakan perkembangan menuju sistem politik yang moderen yang mengalami proses industrilisasi.
Perkembangan politik Indonesia menjadi tidak sehat belakangan ini. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Masalah itu dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam menekan pemerintah atau pihak lain. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakstabilan politik Indonesia. Berikut saya jabarkan beberapa di antaranya :

1.     Partisipasi Politik yang menyimpang.

Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir dari warga negara untuk memilih pemimpin mereka serta untuk mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Partisipasi Politik di Indonesia diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden & Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), & Pemilihan Kepala Daerah. Rakyat Indonesia juga bisa berpartisipasi untuk dipilih dan mewakili aspirasi politik rakyat lainnya melalui keikutsertaan dalam Partai Politik.
            Beberapa peneliti LIPI pernah mengadakan penelitian mengenai interaksi partai politik dengan masyarakat pasca Pemilu 2004. Hasilnya cukup mengagetkan. Interaksi antara masyarakat dan partai politik hampir sebagian besar hanya terjadi menjelang dan selama masa pemilihan umum. Parpol tiba-tiba menghilang ketika pesta demokrasi usai dan para wakil rakyat terpilih duduk di lembaga legislatif. Usainya pemilu dan terpilihnya para anggota lembaga legislatif sekaligus menandai berakhirnya dinamika dan kehidupan parpol. Terpilihnya mereka membuat aktivitas di parpol semakin surut. Kegiatan parpol berpindah ke lembaga legislatif. Padahal justru interaksi parpol dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun pemerintahan lokal yang aspiratif dan berpihak pada kepentingan umum. 
            Kenyataan itu menumbuhkan sikap tak percaya dari masyarakat, meningkatnya Golongan Putih (Goput), dan menimbulkan ketidakstabilan politik.
            Angka golput yang mencapai diatas 30% semakin memberi indikasi kuat terjadinya penurunan partisipasi politik rakyat pada pilkada. Tentu ini sangat mamalukan. Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak percaya pada pemimpin bangsa. Bagaimana bangsa ini bisa maju jika masyrakatnya tidak percaya pada pemimpinnya sendiri. Mereka merasa sudah dikhianati dan dicederai kepercayaaannya oleh para elit politik dan wakil-wakil mereka di legislatif.
            Lebih jauh lagi, apabila kita membandingkan antara perilaku para elit politik, baik di legislatif maupun di eksekutif, dengan kondisi dan kemelaratan yang dialami oleh rakyat kecil belakangan ini, akan nampak pemandangan yang paradoks. Di satu sisi, para elit politik bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan, mengantre untuk mendapat kenaikan gaji dan tunjangan lainnya. Sementara rakyat kecil harus bertahan hidup walau dengan terpaksa harus makan nasi aking, daging daur ulang yang ditemukan di tempat-tempat sampah, makanan sisa-sisa yang dibuang dari restoran-restoran atau hotel-hotel, mengantri minyak tanah sampai berpuluh-puluh meter, dan sebagainya. Padahal bangsa Indonesia katanya memiliki semua persyaratan untuk berhasil : demokrasi yang stabil, kekayaan alam yang melimpah, serta pasar yang besar. Akan tetapi, sayangnya Indonesia masih terpuruk seperti sekarang ini.

2.     Pelembagaan Politik yang tidak mewakili rakyat

Selain partisipasi politik yang dibutuhkan dalam pembangunan stabilitas politik suatu negara, pelembagaan insitusi politik (Partai Politik hinnga DPR) diperlukan untuk melembagakan partsipasi politik dari masyarakat. Dalam memahami pelembagaan politik ini terdapat dua pembilahan mendasar antara hubungan pelembagaan politik dengan partisipasi politik yakni sistem politik dengan pelembagaan politik yang rendah dengan partisipasi politik yang tinggi dimana kekuatan sosial menggunakan cara mereka sendiri berkasi di tengah – tengah arena politik disebut sebagai negara pretorian sedangkan sistem politik yang pelembagaan politik serta diimbangi dengan adanya partisipasi politik yang tinggi disebut sebagai negara kerakyatan.
Di Indonesia justru lembaga Politiklah yang menyebabkan ketidakstabilan Politik, beikut ini masalah lembaga yang menyebabkan ketidakstabilan politik:
 
  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TIDAK MEWAKILI RAKYAT
Untuk kasus Indonesia, masalah yang sangat mendasar dihadapi oleh rakyat yakni para wakil rakyat tidak lagi mewakili keinginan rakyat, seperti dilansir oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), FITRA mencatat 'dosa-dosa' DPR antara lain:
1.      1.Pembangunan gedung mewah berfasilitas SPA dan kolam renang dengan nilai Rp1,8 triliun.
2.      2.Biaya pelantikan yang mewah Rp12 triliun.
3.      3.Anggaran plesiran ke luar negeri Rp170 triliun.
4.      4.Pembahasan RUU inisiatif DPR sebesar Rp170 milliar.
5.      5.Dana aspirasi Rp8,4 triliun.
6.      6.Bagi-bagi cek kosong Rp1,1 triliun.
7.      7.Dana penyelewengan pembangunan Rumah Jabatan Anggota di Kalibata yang nilainya triliunan.

  • KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK
Konflik-konflik yang terjadi antar partai di era Demokrasi Liberal menjadi permasalahan utama yang akan dibahas berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, seiring dengan berlakunya sistem parlementer pada saat itu.
Konflik-konflik tersebut terjadi karena di dalam menjalankan peran dan fungsi dari masing-masing partai terjadi benturan-benturan baik dari segi ideologi, pemanfaatan isu nasional, dan hal ini terlihat jelas pada perjalanan masing-masing partai pada masa Demokrasi Liberal saat itu. Dengan menggunakan ideologi, sebuah partai mencoba untuk menyerang partai lainnya. Caranya adalah menghubungkan ideologi masing-masing dengan isu-isu nasional yang dianggap dapat mengurangi pengaruh bahkan menjatuhkan partai lainnya. Setiap partai mempunyai kelompok-kelompok sosial tertentu yang dijadikan wahana untuk mencari pengaruh dan memperjuangkan ideologi masing-masing.

  • FUNGSI PARTAI POLITIK YANG TIDAK TERLAKSANA
Selanjutnya, fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik sepertinya tidak dapat diperankan secara sempurna oleh partai-partai poltik yang ada pada era Demokrasi Liberal. Hal ini dapat dibuktikan dengan Merujuk pada kenyataan yang terjadi pada saat itu. Partai politik tidak memprioritaskan programnya kepada usaha untuk tercapainya integrasi nasional, melainkan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing.

KESIMPULAN

          Perkembangan politik Indonesia menjadi tidak sehat belakangan ini. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Masalah itu dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam menekan pemerintah atau pihak lain. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas.
            Di Indonesia justru lembaga Politik sendirilah yang menyebabkan ketidakstabilan Politik di negeri ini. Masyarakat tidak lagi percaya pada lembaga politik sehingga meningkatnya golongan putih (Golput) dan menimbulkan ketidaksabilan politik. Masyarakat merasa dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri.

SUMBER REFRENSI

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

2 komentar:

januar surya mengatakan...

terima kasih artikelnya, sangat membantu.

www.kiostiket.com

Ainin Amini mengatakan...

itu pada masa demokrasi liberal go siihhh

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Poskan Komentar